Adanya pandemi membuat peserta yang hadir harus dibatasi. Sebanyak 30 perangkat daerah hadir langsung di Pendopo, dan sisanya, dari unsur kecamatan sebanyak 21 kecamatan serta 10 stakeholders mengikuti secara daring. Adapun penyelenggaraan sosialisasi terkait penginputan usulan telah dilakukan dengan baik di tingkat kecamatan maupun OPD. Sementara itu Bupati Pati Haryanto mengatakan bahwa konsultasi publik awal dilakukan saat ini bertujuan untuk merumuskan apa yang akan dianggarkan dan dikelola...

Peresmian secara sederhana tersebut lantaran masih di tengah kondisi pandemi Covid - 19. Selain itu, Kabupaten Pati merupakan salah satu daerah yang melakukan perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mulai tanggal 26 Januari 2021 - 8 Februari 2021. Namun, lanjut Bupati karena saat ini Kabupaten Pati melakukan perpanjangan PPKM, sehingga penggunaan dan pemanfaatan Alun - alun Jakenan ini pun dibatasi untuk sementara waktu. "Setidaknya, dengan adanya Alun - alun Jakenan...

Rakor ini turut dihadiri oleh Sekda, Kapolres Pati, Dandim, Wakil Ketua DPRD, Asisten Pemerintahan dan Kesra, para pimpinan OPD, serta camat ini diselenggarakan di Pendopo Kabupaten Pati, Senin(25/1). "Perbedaannya hanya satu, yaitu untuk mall dan pusat perbelanjaan yang semula dibatasi sampai jam 19.00 sekarang ditoleransi sampai jam 20.00, yang lainnya masih sama," ujar Suharyono, selaku Sekda kabupaten Pati. "Setelah divaksin, tetap harus menaati prokes. Biasanya 3M, tapi saya tambah 2 jadi...

Vaksinasi kemudian dilanjutkan kepada Forkopimda Kabupaten Pati diantaranya Wakil Bupati, Ketua DPRD, Kapolres Pati, Dandim 0718/Pati, Ketua Pengadilan Negeri, Kepala serta Kejaksaan Negeri. Namun, pelaksanaan vaksinasi terhadap Wakil Bupati Saiful Arifin dan Ketua DPRD Ali Badrudin terpaksa ditunda, lantaran saat dilakukan tensi darah, keduanya masuk kategori tinggi. Di Kabupaten Pati tercatat 3.376 kasus terkonfirmasi COVID-19 dengan jumlah kasus meninggal telah mencapai 302 orang. Pandemi...

Dalam sambutannya, Safin menegaskan bahwa ketahanan pangan harus dimulai dari desa-desa. Dalam kesempatan itu, Wabup juga menyampaikan bahwa kegiatan penanamam pohon ini selain sebagai bentuk penghijauan juga sebagai bentuk ketahanan pangan. Ia pun lantas menjelaskan azas marhaenisme merupakan wujud sebuah kemandirian. Kemandirian tersebut, lanjut Wabup, dibuktikan dengan cara-cara yang sesuai dengan era saat ini, misalnya dengan pembuatan kebun sebagai ketahanan pangan. Mengingat PPKM masih...

Adapun sejumlah karaoke liar dan Lorong Indah (LI) yang merupakan kawasan prostitusi menjadi target operasi di pekan kedua PPKM. “Sama dengan yang sebelumnya sidak kali ini tidak pandang bulu. Tujuannya untuk memantau sejumlah karaoke yang nekat buka di saat PPKM ini", ujar Bupati. Menuju di kompleks LI, sama dengan sidak sebelumnya, LI yang memiliki warga lebih dari 200 KK dalam keadaan sepi. Bahkan di jalan masuk juga terdapat papan pemberitahuan bahwa LI tengah tutup. Selain itu,...

Dalam sidak tersebut Bupati yang didampingi oleh Plt Kepala Dinas Pertanian serta Camat setempat, mengunjungi gudang milik Suratmin, seorang agen pengecer yang biasa melayani pupuk bersubsidi maupun non subsidi. Rupanya, lanjut Bupati, ada masyarakat yang menduga Suratmin menjual pupuk bersubsidi pada orang yang tidak memiliki kartu tani atau belum masuk Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi, sehingga stok menjadi kurang. Ia pun langsung meminta Suratmin untuk memindahkan...

Pada monitoring kali ini, petugas justru menemukan 21 orang dan beberapa tempat hiburan karaoke masih melanggar Surat Edaran (SE) Bupati tentang PPKM. "Sebagaimana dengan peraturan yang berlaku, maka pelaku penyelenggara akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan (Perpu) yang ada. Sedangkan untuk pengunjung akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan bupati (Perbup) dan juga Surat Edaran (SE) yang berlaku," jelas Bupati. Lebih lanjut, Bupati juga memberi pahamanan dan...

Sanksi ini diberikan kepada PNS itu, sebagai tindak lanjut operasi gabungan yang dilakukan Polres Pati dan Satpol PP, kemarin (14/1). Adapun sanksi yang diberikan berupa penurunan pangkat selama tiga tahun. "Perlu diketahui bahwa itu adalah sanksi yang paling berat, sesuai dengan aturan kepegawaian. Sanksi tersebut dipilih karena yang bersangkutan telah melanggar Peraturan Bupati (Perbup) dan Surat Edaran (SE) terkait PPKM," Terakhir, Bupati berpesan kepada seluruh ASN untuk menjadikan hal ini...

Bupati dalam sambutannya mengingatkan para peserta bahwa dengan menerima SK, para peserta CPNS telah terikat dengan Hak dan Kewajiban dari seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sebab, menurutnya, CPNS merupakan pilihan terbaik dari yang terbaik. Sementara itu, Jumani, selaku Plt Kepala BKPP melaporkan bahwa alokasi CPNS bagi Pemerintah Kabupaten Pati sejumlah 494 formasi, dengan rincian tenaga guru 328 formasi, tenaga kesehatan 165 formasi, dan tenaga teknis hanya 1 formasi. "Pemerintah Kabupaten...