Posted on 11 Mar 2019
Sukses menekan angka kemiskinan hingga tinggal 9,90 %, Pemkab tak lantas puas. Kini Pemkab justru kian getol mendesak tiap kecamatan untuk memetakan penduduk miskin di wilayahnya masing-masing.
"Kami minta masing - masing kecamatan untuk memetakan dari 9,90% tersebut ada berapa sih di desanya. Sehingga dengan pemetaan dan pendataan yang tepat diharapkan program-program seperti UMKM, bedah rumah, dan lainnya dapat dirasakan manfaatnya bagi yang membutuhkan. Sebab kebutuhan masing-masing tidak sama tak bisa disamaratakan", ujar Bupati Pati Haryanto, Senin (11/3), di ruang Paripurna DPRD Kabupaten Pati, pada acara Forum Perangkat Daerah.
Forum Perangkat Daerah ini dilaksanakan dalam rangka penyelarasan program dan kegiatan rancangan rencana kerja perangkat daerah Kabupaten Pati tahun 2020. Hadir dalam kegiatan tersebut, Bupati Pati, Wakil Bupati Pati, Sekda Pati, Forkopimda, Kepala Bappeda sebagai leading sektor, Kepala OPD, Camat, delegasi kecamatan serta instansi lain yang terkait.
Kepala Bappeda Pati Pujo Winarno menyampaikan bahwa, maksud dan tujuan pelaksanaan Forum Perangkat Daerah ini yaitu, menyelaraskan program dan kegiatan perangkat daerah dengan usulan program kegiatan musrenbang tingkat kecamatan yang telah dilaksanakan beberapa waktu lalu.
"Mempertajam indikator serta target program dan kegiatan perangkat daerah yang dengan tupoksi. Menyelaraskan program dan kegiatan perangkat daerah dalam mencakup optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan untuk sinergi pelaksanaan prioritas pembangunan daerah", jelasnya.
Bupati Pati Haryanto menambahkan bahwa agenda - agenda semacam ini, memang harus dilalui. Mulai dari proses penganggaran, hingga tahapan - tahapannya, harus dilaksanakan dengan sebaik - baiknya.
"Mulai musrenbang tingkat desa, kecamatan dan berbagai usulan yang disampailan kepada kami maupun Bappeda, apa yang dianggarkan memang harus melalui tahapan - tahapan, dan tidak serta merta muncul begitu saja. Terlebih dengan sistem yang sudah kita laksanakan hampir 3 tahun ini, yaitu e - planning dan e - budgeting", jelasnya.
Bupati melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh kepala Bappeda bahwa penganggaran ketika pihaknya menjabat di periode pertama kepemimpinan hingga berlanjut di periode kedua saat ini, penganggaran tersebut menimbulkan dampak positif ketika telah dilaksanakan di lapangan.
"Ada dampak di angka kemiskinan, tingkat pengangguran, juga peningkatan ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat. Kalau kita perhatikan, menurunkan angka kemiskinan tidaklah mudah. Mulai dari tahun 2013 tingkat kemiskinan sebesar 14, 44% hingga saat ini menjadi 9,90%, itu bukanlah hal yang mudah, dan berbagai program telah kita lakukan", tegasnya.
Program yang dimaksud bupati yaitu mulai dari pembangunan infrastruktur, pemberdayaan, UMKM dan lain - lain. Sehingga dengan berusaha semaksimal mungkin melaksanakan program tersebut, angka kemiskinan dapat menurun yakni di bawah standar Jawa Tengah, namun di atas tingkat nasional. (fn1/FN /MK)