Posted on 26 Apr 2022
Bupati Pati Haryanto menghadiri Musyawarah Rencana Pembangunan Wilayah (Musrenbangwil) di Kabupaten Blora, Senin (25/4/2022).
Disampaikan oleh Bupati Haryanto bahwa pada saat ini, hampir secara merata masyarakat terkena dampak dari pandemi Covid - 19. Sehingga pada tahun 2020 sampai 2021, pertumbuhan ekonomi sempat mengalami penurunan hingga minus -2,87%.
"Namun seiring perjalanan waktu, kita bisa tumbuh pada posisi 3,6%. Dan perlu diketahui juga bahwa Kabupaten Pati berada pada kondisi geografis dengan potensi, pertanian, perikanan, perkebunan dan sektor industri pengolahan", ungkapnya.
Haryanto menegaskan, sektor industri pengolahan inilah yang selalu dipacu karena dapat menopang maupun meningkatkan perekonomian hingga 27,29%. Di sektor pertanian, perikanan dan perkebunan dapat menopang hingga 24,53%. Sedangkan sektor perdagangan dan lainnya 14,67%.
"Sehingga upaya - upaya yang dilakukan pun, hampir sama dengan daerah - daerah lainnya. Terlebih kita memang menonjol di sektor industri pengolahan, perikanan, pertanian sehingga kita memberikan modernisasi dan inovasi pertanian, penyiapan petani milenial bahkan pengembangan ikan nila salin. Dan Kementrian Kelautan dan Perikanan telah menetapkan menjadi kampung nila salin", paparnya.
Selain itu, lanjut Bupati, Pemerintah Kabupaten juga fokus pada peningkatan kemampuan akses permodalan dan pengelolaan keuangan untuk UMKM. Kemudian peningkatan kemitraan jejaring dan seterusnya. Upaya - upaya pemerintah ini dalam rangka untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pati.
"Selanjutnya dalam penanganan kemiskinan, pada tahun 2019, Kabupaten Pati sempat pada posisi 9,4% namun dengan adanya pandemi Covid - 19 ini semuanya mengalami kenaikan persentase dan kita pada posisi 10,21%. Sehingga apabila dibandingkan dengan Jawa Tengah, kita masih di bawah. Namun apabila dibanding angka nasional, kita berada di atas", tegasnya.
Sebagaimana yang diarahkan oleh Gubernur maupun Wakil Gubernur Jateng, dalam rangka penanggulangan kemiskinan, Kabupaten Pati telah menjalankan pendampingan 1 OPD 1 desa.
"Juga memberikan beasiswa pada anak - anak yang berprestasi maupun yang miskin. Selanjutnya, peningkatan pemberdayaan tidak hanya bergantung pada APBD saja, melainkan kerjasama dengan Baznas, pihak swasta dan lainnya, termasuk CSR", pungkasnya.
Tak kalah penting, pemerintah daerah juga turut mengikuti program dari Provinsi Jawa Tengah, yaitu pembelian produk UMKM untuk parsel bagi pegawai. Dan pemerintah daerah menggandeng Bank Jateng sebagai CSR dengan nilai anggaran 1,9 Milyar. Sebagian besar khusus untuk membeli produk UMKM yang saat itu dibagikan pada nakes, vaksinator sebagai garda terdepan. (po1/PO/MK)