Posted on 02 Des 2017
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dengan DPRD kian menunjukkan kesolidannya. Hal itu nampak dalam rapat paripurna persetujuan RAPBD tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Pati dengan DPRD yang berjalan mulus dan tepat waktu. Kamis (30/11) di ruang rapat gedung DPRD Pati, secara aklamasi seluruh pimpinan dan anggota DPRD telah menerima dan menyetujui RAPBD th 2018 pemerintah Kabupaten Pati.
Dalam kesempatan itu, Bupati Pati Haryanto menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD yang telah membahas, menerima serta menyetujui RAPBD tahun 2018 yang selanjutnya akan dilaporkan ke gubernur Jawa Tengah sekurang kurangnya tiga hari setelah disetujui untuk dievaluasi.
Dalam sambutanya Bupati menyampaikan bahwa di dalam pembahasan RAPBD tahun 2018 terdapat perubahan baik tambahan, pengurangan ataupun pergeseran anggaran pendapatan dan belanja daerah yg kesemuanya disesuaikan dengan alokasi dana tranfer pusat dan alokasi dana bagi hasil dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Di sesi wawancara dengan media, Haryanto juga mengatakan bahwa pengesahan RAPBD ini melalui tahapan pembahasan yg cukup panjang.
"Kalau ada tambah, ada kurang itu hanya mekanisme atau dinamikanya demikian yang peting tidak menyalahi prosedur dan harus sesuai kebutuhan. Kalau memang di KUA PPAS belum ada kemudian di saat pembahasan di banggar atau komisi muncul ya diperbolehkan sepanjang alokasi di dalam RKPD itu ada. Tetapi kalau tidak masuk dalam RKPD tentunya nanti masuk di dalam perubahan APBD", jelas Bupati panjang lebar.
Selanjutnya, terang Bupati, anggaran 2018 yang mencapai 2,6 trilyun lebih, memang lebih besar dari tahun 2017. "Tetapi itu belum jaminan karena ada dana desa yang tahun 2018 meningkat. Ini kan cuma lewat. Kemudian DID, serta DAK dan lain lain. Menurut saya hampir seimbang, kecuali kalau nanti sudah tahu jumlah bantuan keuangan dari propinsi Jawa Tengah", imbuhnya.
Sementara itu, untuk prioritas tambahan anggaran, akan difokuskan ke pelaksanaan monitoring Pilkades yang memang belum masuk, lalu rehab gedung Satpol PP , serta untuk RSU Suwondo dan RSU Kayen ada tambahan tapi sifatnya hanya lapor. Pendapatanya tambah dilaporkan dan kemudian dikembalikan lagi jadi tidak masalah", pungkas Haryanto. (fn2/FN /MK)