Posted on 07 Okt 2019
Dalam acara penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama antara Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah dengan Pemerintah Kabupaten Pati yang dilaksanakan Senin (7/10) juga dilaksanakan Penyerahan piagam Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintahan daerah Kabupaten Pati dan kajian fiskal regional Jawa Tengah kepada Bupati Pati Haryanto .
Bupati yang hadir dalam acara sekaligus menerima penghargaan WTP menyampaikan bahwa penghargaan WTP pada pagi hari ini merupakan penghargaan dari Menteri Keuangan dan kabupaten Pati sendiri sudah beberapa kali pernah mendapatkan penghargaan WTP.
"Penghargaan ini tujuanya adalah untuk memotivasi kepada Pemda dalam rangka pengelolaan keuangan", ujarnya.
Untuk itu, Bupati Haryanto pun berharap agar penghargaan WTP kali ini bisa dipertanggungjawabkan pada tahun 2019 dan berikutnya.
"Semakin kita mendapat penghargaan tiap tahun, semakin pengelolaan keuangan itu harus semakin baik dan tidak semakin menurun. Jangan di artikan kalau yang sudah pernah dapat penghargaan pasti akan mendapat penghargaan lagi, karena WTP itu memang benar-benar akuntabilitas keuangan jadi bisa dipertanggungjawabkan”, ujar Bupati.
Haryanto juga menambahkan bahwa Kabupaten Pati sudah empat kali menerima penghargaan secara berturut-turut, tak lain atas kerja sama Pemerintah bersama seluruh OPD dan atas bimbingan dari Kanwil, BPKP maupun juga dari Dinas/Instansi yang terkait.
Sementara itu, Kepala Kanwil DJPb Prov. Jateng Sulaimansyah menyampaikan bahwa penghargaan ini sebagai tindak lanjut dari hubungan keuangan antara pusat dan daerah, yang didalamnya terdapat sinergi yang kuat dalam rangka untuk pembangunan di daerah, khususnya dalam konteks transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik, baik itu keuangan pusat ataupun keuangan daerah.
Terkait MoU hari ini, Sulaimansyah, menjelaskan bahwa objek kerjasama sendiri terdiri dari bermacam-macam data.
“Objek MoU bermacam- macam yang sudah ditangani tadi adalah menyangkut pertukaran data karena memang data itu hari ini menjadi sangat penting, karena data itulah kemudian kita bisa mengambil kebijakan langkah-langkah ke depan. Kemudian akuntabilitas itu sendiri dan khususnya untuk percepatan pengurangan kemiskinan di Jawa Tengah, serta dalam rangka pemberian kredit usaha rakyat dan ultra mikro", terangnya. (fn2 /FN /MK)