Posted on 14 Okt 2017
Para Kepala Desa (Kades) diminta untuk semakin berhati-hati jelang tahun politik tahun 2018. Pasalnya di tahun tersebut akan banyak desa yang menggelar Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). "Saya yakin suasana politik antar para pendukung akan semakin memanas. Saling mencari-cari kelemahan dan kesalahan antar calon", terang Bupati Pati Haryanto saat membuka acara Penyerahan Rekomendasi Pencairan Dana Desa (DD) Tahap II Tahun 2017, baru-baru ini di Gedung Baru Setda Kabupaten Pati.
Karena itu, lanjutnya, bagi kepala desa yang akan selesai masa tugasnya diharapkan menyelesaikan administrasi yang belum terselesaikan.
"Saya tidak ingin mendengar ada Kades yang tersangkut masalah hukum terkait dana desa", pintanya.
Sampai 30 September kemarin, sebanyak 160 dari 401 desa di Kabupaten Pati, sudah mendapatkan rekomendasi dari Pemkab Pati untuk pencairan Dana Desa (DD) tahap II.
“Semua dokumen dari 160 desa itu sudah selesai kami verifikasi. Jadi, desa tinggal mencairkannya karena sudah mendapatkan rekom,” ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) Kabupaten Pati, Muhtar, saat memberikan pengarahan di acara itu.
Ketika ditanya tentang kendala, dia mengaku sebenarnya tidak ada kendala, mengingat saat ini masih dalam proses penggunaan DD. Seharusnya, desa bisa lebih aktif dan progresif dalam menggunakan DD tersebut lengkap dengan dokumen laporannya. Terlebih, saat ini DD sudah ada di rekening daerah.
“Dana masuk ke rekening daerah itu pada 20 September lalu. Sebelumnya kami juga sudah mensosialisasikannya, tetapi sampai saat ini, realisasinya baru 40 persen. Kenyataannya, masih banyak desa yang belum mengajukan pencairan DD tahap II,” imbuh Muhtar.
Menurutnya, banyak desa ketika sudah mendapatkan DD, mereka terlalu fokus pada perbaikan sarana fisik terlebih dahulu, sehingga proses pelaporannya cenderung terhambat. Terbukti, masih ada 241 desa di Pati yang belum mengajukan pencairan.
“Kami harap ada pembagian tugas dari Pemdes agar keduanya bisa berjalan, baik yang fokus ke pembangunan fisik maupun ke laporannya. Kalau begitu, nanti bisa lebih mudah dalam menggunakan DD ini,” tandasnya.
Dalam kesempatan itu, para kepala desa juga berikrar dan berkomitmen menggarap dana desa secara transparan, diawali dengan ketua Pasopati Toto yang membacakan komitmen bersama di hadapan Bupati dan para peserta rapat.
Bupati dalam kegiatan itu juga memastikan bahwa tahun depan dana desa tidak akan naik.
Karena itu, Haryanto berpesan agar Pemdes memperhatikan skala prioritas dalam melaksanakan anggaran, dan juga mencantumkan prosentasenya agar pelaksanaan tepat sasaran.
Terkait anggaran 2018 yang salah satu alokasinya untuk ekonomi kreatif, Bupati berharap Pemdes bisa mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) menjadi seperti desa Kletek di Kecamatan Puncakwangi yang sudah berjalan dan bisa menggaji belasan karyawan desa setempat.
"Mulai tahun 2018 transfer menggunakan non tunai karena terkait e-budgeting. Ini untuk menghindari penyimpangan", pungkasnya. (fn1 /FN /MK)