Posted on 24 Agu 2017
PATI - Munculnya berbagai persoalan terkait dana desa disinyalir berasal dari kurangnya pemahaman aparatur desa dalam hal penataan administrasi. Selain itu juga konflik yang bermuara kepada persoalan politik di desa. Hal itulah yang diungkapkan Bupati Haryanto dalam Sosialisasi Dana Desa (DD) yang dilakukan oleh Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) Kejaksaan Negeri Pati, di Pendapa Kabupaten, Kamis (24/08).
"Pendamping desa, lembaga desa dan kepala desa, jangan menjadi muara persoalan, karena tidak memiliki pemahaman teknis," ungkapnya.
Dalam kegiatan yang berisi ajakan untuk mengawal dana desa dan membangkitkan gairah membangun desa tersebut, Haryanto menerangkan, meski belum ada penyimpangan DD dari pemerintah desa, pihaknya sering sekali mendapatkan laporan terkait sejumlah persoalan yang menyangkut penyalahgunaan DD.
Oleh karena itu, dirinya "mewanti-wanti" agar hal-hal yang bisa memicu permasalahan terkait DD diatasi. Dia menyontohkan, pernah terdapat laporan terkait alokasi DD untuk pembangunan pagar makam. Karena dinilai tidak efektif dan tepat sasaran, kondisi tersebut akhirnya dilaporkan. Namun setelah dilakukan pengecekan, ternyata alokasi tersebut sudah dipindahkan untuk pembangunan saluran irigasi.
Kondisi tersebut, menurut Haryanto merupakan protret di lapangan yang mengizinkan adanya perilaku "golek-golek" yang dilakukan oleh pihak tertentu. "Saya minta, siapa saya, mbok ojo koyo laler, senenge ngukrik-ngukrik barang rusoh. Mbok dadio tawon, senenge panggonan resik, ninggali barang apik," ujarnya.
Oleh karena itu, Haryanto mengajak untuk bersama-sama. Melalui penempuhan musyawarah mufakat. Termasuk peningkatan intensitas koordinasi dan konsultasi. Supaya pemahamannya berkembang dan bertambah ilmunya. "Memang harus sering riwa-riwi. Koordinasi, konsultasi, tapi dengan begitu menjadi mantab untuk melakukan pengelolaan dana desa," terangnya.
Dia berharap, dengan hadirnya seluruh kepala desa di Kabupaten Pati dalam kegiatan tersebut, bisa menuntun agar penggunaan DD tepat sasaran. Sebab, sebagaimana kondisi di lapangan, terdapat kepala desa yang bisa melaksanakan tapi tidak bisa membuat pertanggungjawaban SPJ. Atau sebaliknya, bisa membuat pertanggungjawaban namun tidak bisa melaksanakan.
"Itu memang persoalan di lapangan. Namun saya berharap, dengan kegiatan semacam ini, bisa berhati-hati. Maksudnya, baik pelaksanaannya dan baik SPJnya," pungkasnya. (fn/FN/MK)