Posted on 07 Jan 2020
Usai terlaksananya pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak 21 Desember 2019 lalu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati, hari ini menggelar kegiatan Pengarahan Bupati pada calon Kades terpilih di Ruang Penjawi.
Sebelum nantinya dilantik, menurut Bupati Pati Haryanto, para Kades terpilih wajib mengikuti pelatihan.
"Pelatihan ini sifatnya wajib, sebab terdapat materi - materi seperti cara menyusun APBDes, program kerja, membuat pertanggung jawaban, serta juga diisi materi oleh Kapolres maupun Dandim Pati", ujarnya.
Bupati menyebut, kegiatan pra pelantikan Kades terpilih ini dilaksanakan agar ke depan terbentuk satu pendapat dan satu informasi. "Jangan sampai terjadi kesalahanpahaman disebabkan adanya kurang koordinasi dan komunikasi", imbuhnya.
Pelatihan tersebut, lanjut Bupati, sifatnya wajib, sebab kades terpilih berasal dari latar belakang yang berbeda - beda.
"Sehingga kita latih terkait pemerintahan, pembangunan, hukum dan lain - lain. Karena Kades mau tidak mau dituntut untuk paham segala hal, terlebih saat ini zamannya adalah zaman milenial. Kita jadwalkan tanggal 15 Februari terlaksana, yaitu Sabtu Legi", jelasnya.
Namun, lanjut bupati, bagi Kades yang sudah lebih dulu berpengalaman, tidak jadi persoalan. "Dan yang terpenting harus bisa menyikapi, persoalan - persoalan yang ramai di media sosial", imbuhnya.
Apabila di waktu sebelumnya, pelantikan dahulu baru pelatihan, namun sekarang, menurut Bupati, aturannya beda, yakni pelatihan dulu baru pelantikan.
"Saya juga menghimbau agar dalam pembahasan APBDes, para Kades terpilih ini bisa dilibatkan agar semua program - programnya terakomodir. Sekalipun belum membuat RPJMDes, setidaknya sudah ada program - program yang muncul dari Kades terutama saat membuat visi misi", tegasnya.
Harapannya, imbuh Bupati, dari terlaksananya pelatihan ini, Kades yang berasal dari latar belakang berbeda - beda ini mampu mengerti dan memahami terkait sistem dalam pemerintahan, khususnya dalam mengelola anggaran yang begitu besar.
"Lha anggaran ini kan bukan milik pribadi, melainkan milik pemerintah untuk kepentingan masyarakat. Jangan sampai anggaran tersebut masuk ke kantong pribadi, makanya saya selalu mengingatkan untuk hati - hati dalam menggunakannya", himbau Bupati. (fn1 /FN /MK)