Posted on 13 Des 2017
Menanggapi aksi ratusan massa dari Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) yang menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Alun-alun Pati, Rabu (13/12), Bupati Pati Haryanto menganggap itu sebagai dinamika berdemokrasi. “Kita hidup di negara yang demokratis dan juga menjunjung tinggi hukum. Saya hargai kecintaan JMPPK terhadap lingkungan sebagaimana kepedulian saya pada lingkungan di Kabupaten Pati. Andaikata saya abai terhadap lingkungan, tentu hari ini saya takkan dipanggil presiden untuk menerima penghargaan atas upaya kami menjaga mangrove dan melindungi kawasan pesisir dari dampak pembangunan”, terang Bupati saat dihubungi lewat telepon usai penganugerahan Satyalancana Wira Karya di Cirebon.
Hal itu, lanjut Haryanto juga sekaligus menjawab anggapan para demonstran yang beranggapan Bupati sengaja menghindar untuk bertemu para pendemo. “Saya terima undangan dari presiden untuk terima penghargaan di Cirebon sudah jauh hari sebelum aksi ini digelar. Dan saya dapat laporan akan adanya demo malah saat posisi saya sudah di Cirebon, kemarin”, lanjutnya.
Ia pun menegaskan bahwa selaku Bupati, Haryanto sudah pernah menemui masyarakat pendemo. “Dulu saya sudah pernah ketemu, dengan tuntutan yang sama. Ya intinya baik saya dan masyarakat JMPPK ini sebenarnya sama-sama peduli lingkungan dan sama-sama berpikir untuk kesejahteraan masyarakat. Tapi cara pandang kami terhadap penegakan hukum yang sedikit berbeda”, terangnya.
Saya selaku pimpinan daerah tak punya pilihan lain selain menerima hasil kasasi di Mahkamah Agung yang memang memenangkan izin lingkungan untuk investor. “Andaikan saya tak mematuhi putusan tersebut, maka itu akan menjadi contoh buruk bagi masyarakat saya. Warga lain akan berpikir, asal punya massa banyak apapun putusan hukum yang tak sesuai kehendak bisa dengan mudah diubah”, jelas Bupati yang terpilih dua periode ini.
Kalau yang terjadi seperti itu, imbuh Haryanto, takkan ada kepastian hukum di Kabupaten Pati. “Jadinya malah seperti hukum rimba. Penduduk asli tak nyaman, investor lain pun semakin enggan menanamkan modalnya dalam bentuk apapun meski itu bukan semen”, terangnya.
Mengenai anggapan Bupati yang tak peduli dengan petani dan lebih mementingkan investor semen, Haryanto menegaskan bahwa pendapat itu keliru. “Saat masyarakat JMPPK masih disibukkan dengan aksi penolakan izin lingkungan untuk pabrik semen, Pemkab sudah berhasil meyakinkan investor lain untuk membangun pabrik pengolahan jagung raksasa yang sanggup membeli seluruh jagung petani di wilayah Pati Selatan dengan harga yang layak, hingga mereka tak perlu jauh-jauh menjual jagung mereka ke Kabupaten Grobogan lagi", jelasnya.
Terkait apresiasi Bupati atas aksi demonstrasi masyarakat JMPPK , Haryanto menunjukkannya dengan memerintahkan pejabat di Lingkungan Pemkab yakni Sudiyono, Asisten Sekda Bidang Pemerintahan untuk menerima para pendemo dan mengajak mereka untuk berdiskusi. “Mereka warga kami juga, masukan dari mereka pada akhirnya juga akan sampai ke saya. Sepanjang tak melanggar hukum, tentu aspirasinya akan kami terima”, pungkas Bupati. (FN/FN/MK)