Posted on 28 Okt 2017
Percepatan pendataan sertifikasi pertanahan Kabupaten Pati terus digenjot. Hal tersebut agar tidak terjadi sengketa kepemilikan tanah nantinya. Sayangnya, instansti berwenang Badan Pertanahan Nasioanal (BPN) Kabupaten Pati mengaku masih kekurangan petugas pengukuran tanah.
“Saat ini di seluruh Indonesia, BPN masih kekurangan petugas ukur lahan. Untuk itu alternatifnya mengunakan pihak ketiga melalui mekanisme pelelangan. Namun, untuk di Pati tidak menggunakan pihak ketiga melainkan dibantu dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) BPN sendiri,” terang Kepala BPN Pati Yoyok Hadi Mulyo Anwar.
Dia mengatakan, petugas yang diterjunkan untuk melakukan pengukuran tanah tidak boleh menerima maupun meminta imbalan kepada masyarakat. Jika kedapatan meminta atau menerima imbalan, pihaknya akan melakukan tindakan sesuai peraturan yang berlaku.
“Jika ada yang menarik biaya untuk pengukuran tanah, dapat langsung melaporkan ke BPN. Karena sudah dibiayai oleh negara dan itu merupakan tugasnya. Apalagi untuk pengukuran dan pendaftaran program prona adalah gratis,” tegasnya.
Pihaknya, tidak bisa menyebutkan secara pasti kebutuhan personil pengukuran tambahan. Menurutnya, penambahan personil harus sebanyak-banyaknya, hal tersebut akan mempercepat pengukuran tanah yang diajukan warga Pati.
Saat ini BPN Pati menargetkan 15.000 penyertifikatan tanah melalui program Prona. Sejauh ini baru 70 persen yang sudah direalisasikan di Pati. (po/PO/MK)