Posted on 01 Feb 2018
Pembagian sertifikat murah dalam PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) berlangsung di desa Ngurenrejo kecamatan Wedarijaksa pada hari Rabu (31/1) Bupati Pati Haryanto, Wakil Bupati Saiful Arifin serta Kepala BPN Pati Yoyok Hadi Mulyo Anwar membagikan 400 sertifikat kepada warga. Turut hadir pula Kapolsek dan Danramil Wedarijaksa.
Warga desa Ngurenrejo yang mendapatkan sertifikat murah meriah ini, terlihat antusias mengikuti jalannya pembagian sertifikat. Raut muka bahagia nampak di wajah mereka yang mendapatkan sertifikat murah dari program pemerintah. Bagaimana tidak, biaya yang dikeluarkan untuk mengurus sertifikat ini relatif murah. Warga hanya dipungut biaya antara 500- 600 ribu/ bidang, tergantung luas tanahnya. Sedangkan tanpa adanya program ini, untuk biaya pembuatan sertifikat tanah bisa mencapai jutaan rupiah.
Kepala Badan Pertanahan Nasional Pati Yoyok Hadi Mulyo Anwar, dalam sambutannya memberikan apresiasinya pada kepala desa Ngurenrejo yang telah membantu proses pembuatan sertifikat untuk warganya. Ia pun mengajak masyarakat desa Ngurenrejo agar berterima kasih kepada kadesnya, yang mau membantu prosesnya hingga larut malam. "Bahkan sampai menunggui di BPN. Mudah- mudahan di tahun 2021 bisa terpilih lagi menjadi kepala desa," doanya yang diamini warga penerima sertifikat.
Yoyok pun juga berterima kasih kepada pasangan Bupati dan Wabup yang hadir dan ikut menyerahkan sertifikat kepada warga. Tak lupa ia menyampaikan terima kasihnya atas bantuan berupa hibah mobil untuk operasional di desa-desa. Ia pun tak memungkiri, Pemkab Pati banyak mendukung program- program BPN.
Sebelumnya BPN bersama Bupati Haryanto juga membagikan sertifikat di kecamatan Sukolilo sebanyak 940 bidang. Sedangkan hari ini pembagian sertifikat di desa Ngurenrejo sebanyak 400 bidang.
Kepala BPN Pati ini memaparkan, di tahun 2017 program PTSL di Kabupaten Pati berhasil mensertifikatkan 40.000 bidang. Sedangkan di tahun 2018 terdapat kenaikan target program PTSL untuk kabupaten Pati, yaitu sebanyak 45.000 bidang. "Jumlah ini menempati peringkat kedua terbanyak di Jawa tengah. Berkat dukungan kepala daerah, camat, kepala desa, yang telah mendukung program-program dari pemerintah pusat," ujarnya. (Po3/PO/MK)